nusakini.com--Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) menjawab pertanyaan mengenai penggunaan utang Indonesia pada acara Media Briefing Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat di ruang Media Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan pada Jumat, (6/4).  

Direktur Jenderal (Dirjen) DJPPR Luky Alfirman memaparkan bahwa utang yang dipinjam Indonesia digunakan untuk belanja produktif yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial serta peningkatan DAK Fisik dan Dana Desa. Berdasarkan data tahun 2015-2017, masing-masing besarannya untuk pendidikan Rp1.167,1 triliun, kesehatan Rp249,8 triliun, perlindungan sosial Rp299,6 triliun, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp315,9 triliun.  

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

"Utang dipakai buat apa? Sesuatu yang produktif seperti infrastruktur dan investasi SDM. Investasi itu benefitnya dinikmati oleh generasi yang akan datang," papar Dirjen DJPPR.  

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) sampai dengan akhir Januari 2018, total utang Pemerintah adalah Rp3.958,66 triliun dan utang luar negeri swasta sebesar Rp2.351,7 triliun ($174,2 miliar dengan kurs Rp13.500 per USD) sehingga jika keduanya dijumlahkan menjadi sebesar Rp6.310,36 triliun, jauh di bawah Rp7.000 triliun. Rasio utang masih aman di angka 2,94%, dijaga di bawah 3% serta tidak melebihi 60% dari PDB. 

Namun demikian, Dirjen DJPPR mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terlena dengan level aman tersebut. Oleh karena itu, DJPPR menyiapkan beberapa tindakan antisipatif seperti Crisis Manangement Protocol (CMP) berupa pengklasifikasian tingkat krisis kondisi Pasar Surat Berharga Pemerintah (normal, waspada, siaga, krisis) dan Bond Stabilization Framework (BSF) berupa pembelian kembali SBN. (p/ab)